Partai Gerindra Minta Kementerian ATR/BPN Batalkan Rencana Sertifikat Tanah Elektronik

Partai Gerindra Minta Kementerian ATR/BPN Batalkan Rencana Sertifikat Tanah Elektronik

Hamzah Centre – Depok, 18/2/2021, Partai Gerindra tidak setuju dengan rencana sertifikat tanah elektronik yang diusulkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan posisi pemilik tanah yang khawatir tanpa memegang bukti fisik sertifikat tanah. “Ada kerawanan posisi pemilik tanah dalam proses penggantian sertifikat elektronik. Seharusnya negara melakukan validasi dan memastikan bahwa data yang ada pada sertifikat adalah sama dengan data pada buku tanah,” sebut Muzani kepada Hamzah Centre.

Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, Wakil Ketua MPR
Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra, Wakil Ketua MPR

Sekjen Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua MPR ini menambahkan, ” Selain itu, berpotensi menghadirkan kesemerawutan sosial, mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah, khususnya bagi masyarakat.”

Ke depan, Partai Gerindra meminta Kemeterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membatalkan rencana tersebut.

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *